Badan Pangan Nasional berkomitmen terus melakukan penguatan dan meningkatkan layanan publik diantaranya terhadap Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Bapanas melakukan berbagai pengembangan inovasi pada aplikasi JDIH Badan Pangan Nasional. Senin, 17 November 2025 bertempat di Kantor Badan Pangan Nasional, Tim Pengelola JDIH Badan Pangan Nasional menggelar ekspose pengembangan JDIH Badan Pangan Nasional.

Pengembangan inovasi layanan JDIH Badan Pangan Nasional dilakukan agar lebih mudah diakses, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pangan.

Rena Satrinny selaku Perancang Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Organisasi, SDM, dan Hukum Badan Pangan Nasional menegaskan bahwa peningkatan inovasi akan terus dilakukan oleh Tim Pengelola JDIH Badan Pangan Nasional guna memperkuat kualitas layanan dan pemenuhan standar pengelolaan dokumentasi hukum. “Saya berharap pengelolaan JDIH dapat terus dibangun dan dikembangkan, sehingga tercipta layanan publik yang semakin informatif, akuntabel, serta mampu menjadi sarana utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi bagi masyarakat”, ungkap Rena.

Dalam upaya meningkatkan inovasi JDIH Badan Pangan Nasional, seluruh Tim Pengelolaan JDIH saling berkolaborasi untuk memperkuat integrasi informasi, pengelolaan data, dan dokumentasi. Kolaborasi ini memastikan penyediaan layanan informasi hukum yang lebih akurat dan mudah diakses bagi masyarakat.

Dian Woro Utami selaku Pranata Humas Ahli Muda, Badan Pangan Nasional menambahkan bahwa Pengelolaan JDIH merupakan komitmen Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Melalui pengelolaan JDIH yang semakin baik, berbagai capaian membanggakan juga telah diraih, hal ini semakin memperkuat sinergi dalam penyediaan informasi hukum yang berkualitas untuk masyarakat.

Tim pengelola JDIH Badan Pangan Nasional optimis pengembangan inovasi JDIH ini dapat semakin memperkuat peran Badan Pangan Nasional sebagai pusat rujukan regulasi pangan yang modern, transparan, dan terpercaya, sehingga mampu mendukung terciptanya tata kelola pangan nasional yang lebih efektif dan berdaya saing.