Dasar Hukum JDIH Badan Pangan Nasional

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pangan Nasional (selanjutnya disebut JDIH Badan Pangan) adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di bidang pangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan JDIH Badan Pangan Nasional sebagai berikut:

1. 1
   Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
2. 2
   Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum.
3. 3
   Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pangan Nasional.